oleh

KPK dan Partai Demokrat Diskusikan Terkait Kode Etik Politisi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan diskusi mengenai integritas partai politik dengan pengurus DPP Partai Demokrat. Apa yang dibicarakan dalam diskusi yang berlangsung tertutup tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, Diskusi tersebut dilakukan untuk tukar pikiran, gagasan, ide, atas usaha yang baik dari KPK untuk membangun sistem integritas pada partai politik, khususnya di Partai Demokrat.

“Setelah tadi dibuka diskusi, lebih dari tiga jam kami bicara, kami memberi masukan dan kami menerima masukan,” imbuh Hinca saat pertemuan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (13/9) kemarin.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang mewakili KPK dalam diskusi tersebut menuturkan, masalah korupsi merupakan sesuatu yang luar biasa.

Kegiatan diskusi ini, nantinya akan dilakukan pada partai politik lainnya seperti PDI-Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Hanura dan Gerindra.

KPK masih akan melanjutkan diskusi dengan partai politik lain dari target 10 partai politik. Ada empat hal utama yang dibahas dalam setiap diskusi. Pertama, tidak adanya standar etik dari partai dan politisi.

Yang paling utama adalah masalah etik. Kode etik ini tidak akan sama di semua partai, Paling tidak, standar itu harus ada kepersamaan yang harus dimiliki setiap partai. Mereka juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini,” ujar Basaria.

Kedua adalah rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, tidak ada aturan tidak tertata dengan baik. Idealnya, Rekrutment harus ada beberapa persyaratan antara lain, harus punya latar belakang yang jelas punya integritas.

Yang ketiga masalah pendanaan yang belum memadai. Dalam kajian, KPK dana parpol yang ideal yakni Rp 10.000 persuara. Namun, dana parpol yang baru disetujui oleh pemerintah itu yakni Rp 1.000.

“KPK menginginkan dalam beberapa tahun ini ada penambahan-penambahan walapun dari hasil komunikasikan yang kita diskusikan tadi (Rp 1.000) tidak akan cukup, tapi paling tidak sudah ada upaya yang kita lakukan,” ujar Basaria.

“Terakhir yakni tidak transparan dan akuntable, khususnya dana yang dikelola parpol sendiri yang sebagian bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN)” pungkas Basaria.(abe)